Para Pensiunan: 2049, Tampilkan Bahaya Korupsi Sewaktu Seseorang Mati

Liputan6.com, Jakarta - Hidup sebenarnya hanya menunda pensiun. Dan para pensiunan itu ingin menikmati masa tuanya dan menunggu mati yang tenang. Begitulah penggalan kalimat yang menggambarkan cerita dari Teater Gandrik Yogyakarta garapan Butet Kertaradjasa berjudul "Para Pensiunan: 2049".

Lewat kemasan cerita yang apik, teater ini menampilkan suguhan kisah berdurasi kurang lebih 2,5 jam tentang kehidupan petinggi negeri yang sedang memasuki masa pensiun. Teater ini bercerita tentang mereka yang adalah seorang pensiunan jenderal, politisi, hakim dan pensiunan lainnya.

Lalu ada undang-undang Pemberantas Pelaku Korupsi (Pelakor) yang secara konstitusional mengharuskan siapapun yang mati memiliki Surat Keterangan Kematian yang Baik (SKKB). Undang-undang Pelakor dibuat agar para koruptor kapok. Sebab, hanya mereka yang baiklah yang bisa dimakamkan.

Sementara mereka yang koruptor, diceritakan tak bisa dikuburkan lantaran tidak memiliki SKKB. Konon, jasad para koruptor yang tak bisa dimakamkan ini akan dilebur, dijadikan sejumlah benda yang bisa dimanfaatkan jadi kebutuhan manusia.

Budaya korupsi yang tak patut ditiru apalagi dicontoh diangkat dalam kisah ini. Menunjukkan betapa bahayanya jika hal semacam ini terus dilakukan dalam kehidupan bernegara.

Praktik korupsi, kolusi hingga nepotisme begitu jelas diceritakan. Demi mendapatkan SKKB, tokoh utama bernama Doorstoot, mantan petinggi negeri (diperankan Butet Kertaradjasa) yang korupsi semasa hidup kesulitan mendapat surat tersebut.

Padahal, jasadnya sudah mulai membusuk lantaran berhari-hari tidak dimakamkan. Pihak keluarga pun berusaha membujuk bahkan menyuap penjaga kubur agar tubuh Doorstoot bisa dimakamkan. Teater yang juga menampilkan unsur komedi ini juga menceritakan bagaimana upaya arwah dari Doorstoot yang berupaya mencari SKKB.

Lewat teater ini sang sutradara mengatakan bahwa kisah ini menggambarkan kecemasan para pelaku korupsi yang takut akan kondisinya di masa tua. Sehingga rela mempolitisir undang-undang pelakor yang dianggap bisa mengancam mereka saat berkuasa.

Let's block ads! (Why?)